Mensos dan Menteri PKP Percepat Renovasi Rumah Sekolah Rakyat
Topics Covered: Pertemuan strategis antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait berlangsung di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/7/2026) malam. Kedua menteri sepakat mengakselerasi program perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat, dengan target 10 ribu unit perbaikan untuk tahun ini. Sampai saat ini, 2 ribu dari jumlah tersebut telah memenuhi kriteria dan dinyatakan layak. Program ini menjadi topik utama yang dibahas dalam upaya pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Kesesuaian dengan Prioritas Presiden
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana penjangkauan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil bawah, sehingga menjadi fokus utama dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Ia menekankan bahwa renovasi rumah sejalan dengan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kualitas hidup mereka.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah,” kata Gus Ipul.
Dalam diskusi, keduanya menyamakan langkah untuk memastikan program ini dapat mencapai sasaran maksimal. Gus Ipul menyoroti pentingnya kerja sama lintas kementerian untuk mempercepat distribusi dana dan koordinasi dengan pihak desa. Ia menyebut bahwa program ini merupakan titik temu antara kebutuhan pendidikan dan perlindungan sosial, yang merupakan pilar utama dalam kebijakan pemerintah saat ini. “Ini menjadi Topics Covered yang menunjukkan komitmen Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Penghalang dalam Verifikasi
Kendala utama dalam proses verifikasi rumah penerima manfaat terletak pada syarat kepemilikan tanah dan distribusi rumah yang kurang merata. Gus Ipul menjelaskan bahwa kebanyakan rumah yang diverifikasi gagal memenuhi kriteria karena keterbatasan dokumen kepemilikan. Ia mengusulkan penggunaan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan sebagai pengganti, serta penghapusan batasan jumlah minimal penerima manfaat per desa.
“Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat. Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa,” ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyetujui rencana tersebut, menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. “Kita perlu memastikan bahwa program ini menjadi Topics Covered yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat yang terpinggirkan,” tambah Maruarar. Ia menekankan pentingnya melibatkan pihak desa dan komunitas lokal untuk mempercepat proses distribusi.
Dalam usulan perbaikan, keduanya juga menyoroti perluasan cakupan program. Selain fokus pada Sekolah Rakyat, mereka berencana menyasar keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi di sekitar sekolah. “Dengan menambah cakupan, program ini akan lebih berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Maruarar. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menciptakan kesetaraan pendidikan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Perumahan (BPKP) Dirjen Roberia menambahkan bahwa peningkatan kecepatan verifikasi akan mengurangi waktu tunggu masyarakat. “Dengan mempercepat proses, kami harap 10 ribu unit bisa terlaksana tepat waktu, sehingga anak-anak bisa menikmati manfaat pendidikan lebih cepat,” katanya. Ia juga memastikan bahwa seluruh penerima manfaat akan mendapatkan bantuan teknis dan pelatihan pengelolaan rumah yang lebih baik.
Dalam pertemuan, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Inspektur Jenderal Heri Jerman. Mereka berperan aktif dalam merumuskan strategi untuk memastikan program ini berjalan secara transparan dan akuntabel. “Komitmen dalam Topics Covered ini harus diiringi kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” kata Heri Jerman.
