Hasto: PDIP Mau Dituduh Apa Pun, Kami Kebal
Visit Agenda – Dalam sebuah wawancara terkait Visit Agenda, Sekretaris Jenderal Partai PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan jawaban tegas terhadap berbagai kritik dan tuduhan yang dilayangkan terhadap partainya. Tuduhan terkait Visit Agenda ini, khususnya mengenai peran PDIP dalam memicu aksi demo mahasiswa, dinilai oleh Hasto tidak akan menggoyahkan komitmen partai tersebut pada prinsip-prinsip kerakyatan dan ideologi Pancasila. “PDIP siap menerima segala bentuk kritik, termasuk tudingan yang menyebut kami sebagai dalang kekacauan, karena kita tetap berpegang pada keadilan sosial dan pembebasan rakyat,” ungkap Hasto dalam pernyataan resmi.
Peluncuran Buku Mahfud MD: Penguatan Prinsip Politik
Hasto memberikan pernyataan tersebut usai menghadiri peluncuran buku “Politik Hukum di Indonesia” karya Prof. H. Mahfud MD, edisi ke-XIII, di Gedung University Club (UC) UGM, Bulaksumur, Sleman, DIY, pada Kamis (25/6). Acara ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen PDIP pada jalur politik yang dianggap transparan dan demokratis. “Dalam Visit Agenda kali ini, kita juga dibawa kembali pada pentingnya membedakan antara negara yang demokratis dan otoriter, serta kebijakan hukum yang dihasilkan,” jelas Hasto, yang juga menjelaskan hubungan antara peran partai dalam proses politik dan penegakan hukum.
Menurut Hasto, tugas partai sebagai penggerak politik adalah menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kehendak rakyat. “Kami percaya bahwa suara rakyat harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam menghadapi kritik dari pihak luar,” tambahnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Visit Agenda PDIP bukan sekadar agenda politik, melainkan refleksi dari prinsip-partisipasi dan keterbukaan yang diusung partai.
Kritik terhadap Kekuasaan: Pembebasan sebagai Kunci
Dalam Visit Agenda terkait politik, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP selalu bersikap proaktif terhadap isu-isu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Kami tidak takut terhadap tuduhan, karena yang kami lakukan adalah upaya untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan,” tegasnya. Hasto menekankan bahwa tugas partai adalah memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk menghalangi aspirasi rakyat, terlepas dari berbagai tekanan yang mungkin terjadi.
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan bahwa PDIP memiliki strategi yang matang untuk menghadapi berbagai kritik. “Kami terus memperkuat fondasi ideologi Pancasila dalam setiap langkah politik, sehingga rakyat akan merasa bahwa Visit Agenda kami bertujuan mengayomi, bukan mengendalikan,” ujarnya. Dalam konteks ini, Hasto juga mengingatkan bahwa kebebasan berbicara dan berkumpul adalah bagian integral dari demokrasi, dan PDIP akan terus menjaga hak tersebut.
Hasto menegaskan bahwa Visit Agenda PDIP selalu didasari oleh kepentingan nasional dan keadilan sosial. “Kami percaya bahwa kebijakan yang diambil harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang menjadi pilar perubahan,” lanjutnya. Dengan demikian, PDIP tidak hanya berfokus pada kekuasaan politik, tetapi juga pada upaya membangun konsensus yang inklusif.
Sebagai penutup, Hasto menyampaikan bahwa tudingan yang muncul terhadap PDIP dalam Visit Agenda kali ini justru menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. “Kami terbuka terhadap semua kritik, dan siap memperbaiki diri, asalkan prinsip pembebasan dan keadilan tetap menjadi pedoman,” pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PDIP tidak hanya siap menanggapi tuduhan, tetapi juga menantikan dialog yang konstruktif untuk memperkuat peran partai dalam proses demokrasi.
