Cadangan Beras Pemerintah Naik, Ekonomi Indonesia Melihat Kemajuan
CBP Capai 5 4 Juta Ton – Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,4 juta ton. Capaian ini dianggap sebagai bentuk kemajuan dalam pengelolaan persediaan pangan nasional. Menurut peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, jumlah ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor beras.
Kemajuan dalam Pengelolaan Pangan
Masuknya CBP ke level 5,4 juta ton menunjukkan perbaikan dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, di mana 80 persen dari stok beras berasal dari luar negeri. Eliza menegaskan bahwa status swasembada tidak hanya ditentukan oleh keberadaan cadangan, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk mempertahankan produksi di atas konsumsi secara berkelanjutan.
“Produksi yang lebih besar dari kebutuhan nasional menandakan pencapaian swasembada. CBP saat ini tidak lagi mengandalkan impor karena penyerapan dalam negeri dioptimalisasi,” ujar Eliza kepada kumparan, Sabtu (11/7).
Eliza menyebutkan bahwa swasembada seharusnya mencakup ketahanan jangka panjang, termasuk antisipasi terhadap perubahan iklim, alih fungsi lahan, atau fluktuasi harga global. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan petani dalam upaya mencapai ketahanan pangan.
Surplus 2025 dan Dampaknya
Dalam periode 2025, surplus beras mencapai sekitar 3,5 juta ton. Penurunan harga beras di tingkat konsumen terjadi karena penggunaan harga pangan di hulu yang stabil. Namun, Eliza menyoroti bahwa meski ada surplus, ketahanan pangan tetap harus dilihat dari keberlanjutan.
Dia mengakui bahwa stok penyangga pemerintah cukup untuk menjaga ketahanan selama lebih dari dua bulan. Hal ini memungkinkan Bulog melakukan intervensi tanpa harus mengimpor secara mendadak. Namun, belum ada langkah tepat waktu untuk memanfaatkan stok tersebut, yang berdampak pada daya beli masyarakat menengah bawah.
“Harga beras meningkat karena menyesuaikan dengan harga di tingkat produksi. Masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa mengubah pola konsumsi, seperti mengurangi penggunaan protein dan serat,” jelas Eliza.
Perspektif Dwi Andreas
Pengamat pertanian dari IPB University, Dwi Andreas, menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak empat tahun berturut-turut pada 2019-2022. “Dalam 10 tahun terakhir, kita mencapai swasembada enam kali,” katanya.
Dwi Andreas menambahkan bahwa impor beras saat ini masih terjadi, tetapi hanya untuk jenis tertentu seperti beras japonica, basmati, dan menir. “Impor tahun 2025 mencapai 450 ribu ton, terutama untuk beras khusus seperti menir,” ujarnya.
Menurut Eliza, status swasembada tidak cukup hanya diukur dari jumlah stok atau impor. Indonesia perlu memenuhi indikator lebih komprehensif, seperti Self-Sufficiency Ratio (SSR), yang menunjukkan rasio produksi terhadap konsumsi secara konsisten di atas 100 persen dalam beberapa tahun berturut-turut. Selain itu, swasembada harus diiringi peningkatan produktivitas lahan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Swasembada yang sejati tidak hanya mencakup cadangan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan stok nasional yang mencakup sektor swasta, seperti penggilingan, pedagang, dan rumah tangga,” terang Eliza.
Eliza menekankan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan surplus untuk ekspor, sehingga tidak hanya mandiri tetapi juga aktif dalam pasar global beras. “Pencapaian swasembada bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional,” tambahnya.
