Pemerintah Setujui Tambahan Anggaran ASDP dan PT Pelni Rp 209 Miliar
Key Discussion – Pemerintah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 209 miliar untuk mendukung operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni (Persero) dalam periode semester II 2026. Langkah ini bertujuan memastikan keberlanjutan layanan transportasi perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang menjadi prioritas nasional. Rapat pembahasan anggaran tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta perwakilan DPR dan Komisi V, yang memastikan dana dialokasikan secara tepat.
Penyusunan Anggaran untuk Wilayah 3T
Dalam Key Discussion mengenai penyusunan anggaran, pemerintah menekankan pentingnya konsistensi dalam mendanai transportasi perintis. Dana tambahan Rp 209 miliar dibagi menjadi Rp 139 miliar untuk ASDP dan Rp 70 miliar untuk Pelni, sesuai kebutuhan operasional masing-masing perusahaan. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini sejalan dengan upaya mengurangi kesenjangan aksesibilitas di wilayah 3T, yang memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi.
“Kebutuhan dana di ASDP sekitar Rp 139 miliar, sementara di Pelni sekitar Rp 70 miliar,” kata Prasetyo saat rapat di Kompleks Parlemen, Senin (20/7).
Pembahasan Key Discussion juga menyoroti peran ASDP dan Pelni sebagai tulang punggung layanan angkutan laut dan darat. Kedua perusahaan ini diharapkan memperkuat jaringan transportasi, terutama di daerah yang sulit dicapai oleh layanan umum. Dengan dana tambahan, pemerintah ingin memastikan operasional bisa terjaga hingga akhir tahun 2026, sekaligus menyiapkan skema pengelolaan yang lebih efisien.
Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
Pemerintah juga mengupas usulan Key Discussion mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan Kementerian Perhubungan. ABT ini mencapai sekitar Rp 2,3 hingga Rp 2,4 triliun untuk digunakan dalam kebutuhan semester II 2026. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis antara Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Anggaran akan segera dimulai, dengan harapan rincian dana bisa ditetapkan secara transparan.
“ABT yang diajukan mencakup angka sekitar Rp 2,3 atau Rp 2,4 triliun,” tambahnya.
Dana ABT akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperbaiki infrastruktur, serta menutupi biaya operasional selama pandemi dan situasi ekonomi yang belum stabil. Pemerintah juga menilai dana ini penting untuk mendorong inovasi dalam sistem transportasi, seperti penggunaan teknologi dan peningkatan kualitas layanan untuk penumpang.
Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran
Setelah persetujuan anggaran, pemerintah berencana melibatkan DPR dan Komisi V dalam pengawasan pelaksanaan dana. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa kebijakan ini harus dipastikan berjalan efektif, baik dalam distribusi maupun penggunaannya. “Key Discussion tentang efisiensi anggaran menjadi bagian dari evaluasi rutin,” ujarnya.
Pelaksanaan dana tambahan akan dipantau secara berkala, termasuk mengevaluasi kinerja ASDP dan Pelni. Pemerintah juga berharap anggaran ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi perintis, yang menjadi bagian dari program pemerintah untuk pengembangan daerah. Dengan dana tambahan, kedua perusahaan bisa mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat proyek strategis.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk pembelian kapal, perawatan infrastruktur, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Pemerintah juga menyebutkan bahwa penggunaan dana harus tetap sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, guna meminimalkan risiko penyimpangan. “Key Discussion tentang penggunaan dana menjadi perhatian utama,” imbuh Prasetyo.
Kemitraan dan Koordinasi antar-Lembaga
Kebijakan penambahan anggaran ini didukung oleh kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta DPR. Koordinasi yang intensif diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana dan memastikan kebutuhan wilayah 3T terpenuhi. “Key Discussion mengenai koordinasi antar-lembaga merupakan langkah penting untuk menghindari hambatan administratif,” jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah juga meminta penyesuaian mekanisme distribusi anggaran agar tidak mengganggu operasional. Prasetyo Hadi menekankan bahwa meski ada perubahan prosedur, semua ketentuan tata kelola harus tetap dipatuhi. “Key Discussion tentang efisiensi dan keberlanjutan akan terus dijalankan hingga anggaran selesai dialokasikan,” tegasnya.
Dengan anggaran tambahan ini, pemerintah optimis mampu menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik, terutama di wilayah yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. “Key Discussion yang terus dilakukan menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga kesetaraan aksesibilitas transportasi di seluruh Indonesia,” pungkas Prasetyo. Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih merata di masa depan.
