Key Strategy: Harga DMO Batu Bara Dipertimbangkan untuk Atasi Kelangkaan Pasokan?
Key Strategy – Pemerintah sedang mempertimbangkan strategi kunci untuk menyesuaikan harga Domestic Price Obligation (DPO) batu bara, terutama untuk memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN (Persero) tetap terpenuhi. Harga DMO, yang saat ini berlaku USD 70 per ton sejak 2018, dianggap tidak sesuai dengan kenaikan biaya produksi tambang yang terus meningkat. Keputusan ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan pasokan batu bara kalori menengah yang berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional.
Evaluasi Harga DMO sebagai Strategi Kebijakan
DMO, atau Domestic Market Obligation, merupakan kebijakan yang wajib dipenuhi produsen batu bara untuk memasok sebagian produksi ke pasar dalam negeri. Dalam konteks ini, evaluasi harga DMO menjadi bagian dari key strategy yang diambil pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dan kebijakan subsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah sedang menimbang manfaat serta dampak penyesuaian harga ini agar PLN dan pengusaha tidak merasa dirugikan.
Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, rencana penyesuaian harga DMO mendapat sambutan positif dari sektor industri. “Evaluasi harga DMO ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki keseimbangan kebijakan. Harga DMO yang tetap USD 70 per ton sejak 2018 tidak sejalan dengan kenaikan biaya produksi tambang,” jelas Gita. Kenaikan biaya produksi tambang, termasuk bahan bakar, spare part, upah, dan logistik, telah terjadi selama lebih dari tiga tahun terakhir, sementara harga DMO masih konsisten.
Dampak Kenaikan Harga DMO pada Industri Batu Bara
Pengusaha batu bara mempertimbangkan kenaikan harga DMO sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Menurut Andry Satrio Nugroho, Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF GTI, selisih harga antara pasar global dan DMO menciptakan kerugian signifikan bagi produsen. “Setiap ton batu bara yang dijual ke PLN hanya mendapatkan USD 35-38 per ton, sedangkan harga ekspor bisa mencapai USD 60-88 per ton,” katanya. Dengan kenaikan DMO ke level USD 80-90 per ton, produsen dapat memperoleh pendapatan yang lebih seimbang.
Key strategy ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Namun, Andry mengingatkan bahwa pengurangan produksi batu bara dalam RKAB 2026 berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan kalori menengah. “Kenaikan DMO berarti mengembalikan sebagian margin penambang, tetapi memindahkan beban ke PLN,” tambahnya. Hal ini bisa memperparah defisit keuangan PLN, yang tercatat mencapai Rp 110,73 triliun pada 2025.
Kebijakan penyesuaian harga DMO juga dinilai sebagai bagian dari key strategy untuk memperkuat keberlanjutan energi. Dengan harga yang lebih kompetitif, produsen batu bara dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kemampuan PLN untuk mendapatkan pasokan batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.
Kebijakan DMO telah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menangani ketergantungan energi pada impor. Dengan menetapkan harga pasar dalam negeri, pemerintah berupaya mengurangi tekanan ekspor dan memastikan pasokan lokal tetap stabil. Meski ada insentif harga, produsen tetap memenuhi kewajiban DMO karena ini menjadi komitmen industri dalam mendukung kebutuhan nasional.
