Pertamina Trans Kontinental Siapkan Key Strategy untuk Hadapi Tekanan Harga Minyak
Key Strategy – Pertamina Trans Kontinental (PTK) sedang menyusun Key Strategy guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, terutama akibat pelemahan kurs rupiah dan volatilitas harga minyak mentah. Key Strategy ini menjadi fokus utama dalam upaya menjaga kinerja perusahaan di tengah situasi pasar yang dinamis. Menurut Plt Direktur Utama PTK, Eko Cahyadi, kesulitan yang dihadapi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kondisi global yang berubah cepat.
Upaya Meningkatkan Pendapatan dan Menekan Biaya Operasional
Dalam mengembangkan Key Strategy, PTK mengambil dua pendekatan utama: meningkatkan pendapatan melalui inisiatif baru dan menekan biaya operasional sebanyak mungkin. Eko Cahyadi menjelaskan bahwa Key Strategy dirancang untuk menyeimbangkan antara peningkatan revenue dan pengurangan biaya, terutama mengingat ICP (Indonesian Crude Price) yang terus berfluktuasi. “Kita akan coba meningkatkan revenue maupun laba kita semaksimal mungkin, sambil tetap realistis terhadap nilai tukar dan ICP yang di luar kontrol kita,” kata Eko dalam acara Coastal Cleanup di Pantai Tangkoko, Sabtu (18/7).
Menurut Eko, kenaikan harga minyak global telah berdampak langsung pada biaya operasional PTK. Oleh karena itu, Key Strategy mencakup langkah-langkah untuk memastikan pertumbuhan pendapatan lebih signifikan dibandingkan kenaikan biaya tersebut. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pengoptimalan efisiensi operasional melalui teknologi dan manajemen sumber daya yang lebih terarah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan biaya, terutama di tengah tekanan inflasi yang meningkat.
Inovasi Green Shipping dalam Rangka Keberlanjutan
Key Strategy juga mencakup pengembangan inisiatif green shipping sebagai bagian dari upaya keberlanjutan perusahaan. Eko Cahyadi menegaskan bahwa Key Strategy tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengurangan emisi karbon dan efisiensi energi. “Di samping juga ada penghematan-penghematan yang bisa kita lakukan, yang kita kejar utamanya adalah berapa karbon yang kita bisa turunkan, emisi karbonnya, serta berapa energy saving yang bisa kita lakukan,” jelasnya.
Beberapa teknologi green shipping yang telah dijalankan PTK mencakup Dual Fuel LNG pada mesin kapal Transko Rajawali sejak 2019, sistem shore connection di Pelabuhan Plaju dan Semarang sejak 2022, serta penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mulai 2021. Teknologi ini diterapkan pada armada seperti Transko Pari 01 dan FC Dwipangga, sebagai bagian dari Key Strategy yang bertujuan menurunkan emisi lingkungan secara signifikan. Dalam lima tahun terakhir, emisi CO2e perusahaan telah berkurang dari 182.683 ton pada 2021 menjadi 66.721 ton pada 2025, atau turun sekitar 63,5 persen.
Menjelang kuartal pertama 2027, PTK juga menyiapkan pengembangan Battery Management System (BMS) sebagai bagian dari Key Strategy. Sistem ini akan menggantikan fungsi generator saat kapal berlabuh, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. “Kita sedang fokus pada peningkatan efisiensi energi melalui inovasi seperti BMS, yang menjadi bagian dari Key Strategy kita untuk memastikan operasional lebih berkelanjutan,” tambah Eko.
Upaya Key Strategy tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kinerja keuangan perusahaan. Dalam tahun 2025, PTK mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,32 triliun, meningkat dari Rp 1,08 triliun pada 2024 dan Rp 1,05 triliun pada 2023. Manajemen perusahaan optimis bahwa target laba bersih 2026, sebesar Rp 1,04 triliun, dapat tercapai melalui Key Strategy yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dalam konteks ekonomi global, Key Strategy PTK dirancang untuk meningkatkan ketahanan bisnis di tengah tekanan kurs rupiah yang melemah. Perusahaan menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap perubahan harga minyak, yang bisa berdampak besar pada pendapatan. Eko Cahyadi menambahkan bahwa Key Strategy ini juga mencakup kajian mendalam terhadap pasar regional dan global, serta pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor energi.
