Latest Program: BPS Luncurkan Sensus Ekonomi 2026 di NTB, Budaya Lokal Dukung Pembukaan
Latest Program – Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi bagian dari latest program yang dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memperkuat pemetaan ekonomi Indonesia. Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih sebagai lokasi pertama penyelenggaraan program ini, yang diharapkan memberikan gambaran akurat tentang kegiatan ekonomi daerah. Dalam acara pencanangan yang berlangsung di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Centre Mataram, Jumat (19/6), BPS menyatakan bahwa sensus ini akan mencakup sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta usaha kecil menengah (UKM) sebagai tulang punggung perekonomian NTB.
Kehadiran sejumlah pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha menegaskan komitmen kolaboratif dalam mendukung latest program ini. Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan bahwa SE2026 akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha rumahan dan sektor informal. “Dengan pendekatan door to door, kami yakin data yang diperoleh akan lebih lengkap dan menggambarkan kehidupan ekonomi nyata warga NTB,” ujarnya. Kehadiran ribuan undangan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap latest program yang menjadi kegiatan rutin BPS dalam memperbarui database ekonomi nasional.
Pembukaan Sensus Ekonomi dengan Sentuhan Budaya Lokal
Acara pembukaan SE2026 dimeriahkan oleh pertunjukan seni peresean, yang merupakan warisan budaya Lombok. Tarian tradisional ini menjadi simbolisasi sinergi antara kegiatan ekonomi dan kekayaan budaya daerah. Sonny menegaskan bahwa penggabungan budaya lokal dalam sensus bukan hanya memperkaya proses pendataan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam latest program ini.
“Dengan pendekatan door to door, kami yakin data yang diperoleh akan lebih lengkap dan menggambarkan kehidupan ekonomi nyata warga NTB,”
Sonny mengatakan dalam sambutannya. Penandatanganan deklarasi oleh para bupati dan wali kota se-Pulau Lombok, serta Forkopimda, menunjukkan keseriusan daerah dalam mengakselerasi pendataan ekonomi. Dukungan ini diperkuat oleh penggunaan teknologi digital dan pendekatan berbasis komunitas yang akan diterapkan dalam latest program selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Strategi Pemetaan Ekonomi untuk Pembangunan Daerah
Sensus Ekonomi 2026 di NTB diharapkan menjadi fondasi untuk kebijakan pembangunan yang lebih tepat. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa data berkualitas akan memberikan wawasan tentang potensi dan tantangan ekonomi daerah. “Hasil sensus akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor pariwisata dan UKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi NTB,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya latest program ini dalam mengukur dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kontribusi BPS dalam latest program ini. “Kami bangga dengan inisiatif BPS untuk mengeksplorasi data ekonomi secara sistematis, terutama di tengah situasi anggaran yang terbatas,” ujarnya. Menurut Hadrian, SE2026 akan menjadi alat penting untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi dan menyusun rencana pengembangan daerah yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil, sangat krusial dalam memastikan data yang akurat dan representatif.
Sensus Ekonomi 2026 di NTB juga mencakup pelibatan organisasi kemasyarakatan dan komunitas lokal untuk mempercepat proses pendataan. Sonny menyampaikan bahwa petugas sensus akan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok kecil seperti keluarga muda, pengusaha lokal, dan pengelola wisata. “Kolaborasi ini akan memastikan bahwa tidak ada usaha yang terlewat dari pencatatan,” tambahnya. Dengan metode ini, latest program BPS diharapkan dapat memperkuat peran data statistik dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial di tingkat daerah.
Adapun hasil sensus akan dipublikasikan dalam bentuk laporan yang bisa diakses oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Laporan ini diharapkan menjadi referensi untuk perencanaan program pemerintah dan inisiatif swasta di NTB. Kepala BPS NTB, Achmad Arifin, menambahkan bahwa program ini akan diakhiri dengan pelatihan teknis kepada petugas untuk memastikan konsistensi data selama periode sensus. “Dengan latest program ini, kami ingin membangun sistem pendataan yang lebih modern dan partisipatif,” pungkasnya.
