Keir Starmer Mundur sebagai PM Inggris: Kebijakan Ekonomi dan Tantangan Politik
Latest Program – Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, resmi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris setelah hanya menjabat selama kurang dari dua tahun. Pengunduran dirinya menandai akhir periode kepemimpinan terpendek dalam sejarah politik Inggris modern. Kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa pemerintahannya menjadi pusat perhatian, terutama karena kritik yang terus menghimpit dari berbagai kelompok, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan internal partai.
Pewarisan Kondisi Ekonomi yang Berat
Ketika Starmer memulai jabatannya, Inggris tengah menghadapi krisis keuangan yang kompleks. Pemerintahan sebelumnya meninggalkan utang publik yang mendekati 100 persen dari output ekonomi nasional dan pinjaman mencapai sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap kebijakan fiskal yang diusungnya. Pemerintah juga harus mengatasi masalah layanan publik, termasuk daftar tunggu pasien di sistem kesehatan nasional (NHS) yang mencapai 7,8 juta orang, serta ketegangan antara kebutuhan sosial dan kestabilan ekonomi.
Dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/6), Starmer mewarisi kondisi fiskal yang berat ketika mulai menjabat. Tekanan ini memaksa pemerintah mencari solusi cepat, tetapi kebijakan yang diambil seringkali menimbulkan kontroversi.
Kebijakan Ekonomi dan Kritik yang Muncul
Beberapa kebijakan ekonomi Starmer memicu protes dari berbagai pihak. Pemotongan bantuan biaya bahan bakar musim dingat bagi pensiunan, misalnya, menjadi sorotan karena dianggap merugikan kelompok yang paling rentan. Sementara itu, kenaikan pajak bagi dunia usaha dan pekerja menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa angka pekerjaan di sektor penggajian turun hampir 200 ribu orang, sementara inflasi pada September tahun lalu mencapai 3,8 persen.
Latest Program juga mengalihkan beban ke sektor usaha dan kelompok berpenghasilan tinggi melalui anggaran pertamanya pada Oktober 2024. Untuk mendanai perbaikan layanan publik, pemerintah mengumpulkan sekitar 40 miliar poundsterling melalui kebijakan perpajakan, sekaligus menambah pinjaman sebesar 30 miliar poundsterling. Meski Janji kampanye untuk tidak menaikkan pajak rumah tangga secara luas masih dipertahankan, kebijakan ini tetap menimbulkan debat yang berkelanjutan.
Perjalanan Politik dan Faktor Penyebab Mundur
Pengunduran diri Starmer bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak. Selama masa jabatannya, ia harus menghadapi perpecahan di dalam Partai Buruh, dengan beberapa anggota parlemen memprotes kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur. Tekanan ekonomi yang terus meningkat, ditambah kritik dari kelompok masyarakat, akhirnya mempercepat keputusan untuk mengundurkan diri. Starmer menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang, tetapi tidak bisa mengatasi ketidakpuasan yang berkembang.
Dalam sebuah wawancara, Starmer menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi terutama mengalihkan beban ke sektor usaha dan kelas menengah. “Latest Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas jangka panjang, tetapi kita harus mengakui bahwa kritik terus datang,” katanya. Meski beberapa kebijakan berhasil meredakan tekanan pasar, pengurangan anggaran kesejahteraan sebesar 5 miliar poundsterling pada awal tahun lalu sempat memicu gelombang protes yang lebih luas.
Kebijakan seperti kenaikan upah minimum dan pajak gaji menambah biaya tenaga kerja, yang berdampak pada keputusan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja. Sementara itu, langkah pemerintah untuk mengenakan pungutan pada biaya sekolah swasta, lahan pertanian warisan, dan industri ekuitas swasta menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas pengelolaan keuangan negara. Berbagai isu ini akhirnya menjadi penentu utama bagi keputusan Starmer untuk mengundurkan diri.
Langkah Starmer mengakhiri jabatan perdana menteri menandai akhir dari Latest Program yang berfokus pada perbaikan ekonomi dan layanan publik. Meski kebijakan tersebut dianggap berani, kegagalan dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan sosial dan stabilitas fiskal memicu keputusan ini. Pemimpin Partai Buruh yang baru akan segera mengambil alih tugas pemerintahan, dengan harapan dapat mengatasi tantangan yang diwariskan serta menyusun program baru yang lebih konsisten dengan ekspektasi masyarakat.
