New Policy: Rupiah Diproyeksi Menguat Hingga Rp 17.842 per Dolar AS
New Policy – Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah Indonesia menjadi sorotan dalam menentukan arah penguatan rupiah di pekan depan. Dengan adanya new policy, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan sinyal positif, di mana nilai tukar rupiah berpotensi mencapai Rp 17.842 per dolar AS. Pergerakan mata uang ini terjadi setelah rupiah menguat 21 poin pada penutupan perdagangan Jumat (26/6) ke level Rp 17.922 per dolar AS. Chief Economist PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Myrdal Gunarto, menilai bahwa new policy akan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dalam rentang Rp 17.842 hingga Rp 17.952 per dolar AS.
Penguatan rupiah diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, terutama seiring penerapan new policy yang dirancang untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Myrdal mengungkapkan, langkah-langkah ekonomi ini berdampak pada aliran dana asing (capital inflow) yang kembali masuk ke pasar keuangan domestik, seperti saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan tersebut masih terbatas, karena permintaan dolar AS tetap tinggi di akhir bulan untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang.
Analisis Ekonomi: Dampak New Policy pada Pasar
“New policy memiliki peran penting dalam mengurangi tekanan inflasi dan memperkuat daya beli masyarakat,” jelas Myrdal Gunarto.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan baru tersebut membantu menjaga keseimbangan pasar keuangan. Meski demikian, penguatan rupiah tetap tergantung pada dinamika global, seperti meredanya ketegangan geopolitik yang sebelumnya mengganggu aliran investasi. Dengan kebijakan fiskal yang lebih efisien, new policy diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi stabil.
Kebijakan baru juga berdampak pada kondisi eksternal, seperti tingkat suku bunga di pasar internasional. Analis Ibrahim Assuaibi menyebut bahwa pelaku pasar terus memantau kebijakan Bank Indonesia (BI) dan kondisi perekonomian global, terutama terkait inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Amerika Serikat. “New policy menciptakan ruang bagi stabilitas fiskal, yang menjadi kunci dalam menarik investasi asing,” ujar Ibrahim.
“Kebijakan pemerintah dan intervensi BI di pasar spot, DNDF, serta SBN akan menjadi faktor utama penguatan rupiah,” tambah Ibrahim Assuaibi.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terus dipengaruhi oleh kebijakan new policy yang diharapkan meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, kondisi pasar minyak dunia yang mulai membaik, terutama setelah volume kapal di Selat Hormuz kembali normal, menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah mata uang.
Perkembangan Eksternal: Faktor yang Mempengaruhi New Policy
Pada akhir bulan ini, nilai tukar rupiah diperkirakan akan mengalami pergerakan dinamis, dengan kemungkinan melemah atau menguat tergantung pada faktor eksternal. Menurut Myrdal, jika inflasi PCE AS turun, BI mungkin akan menurunkan suku bunga acuan, yang berdampak langsung pada penguatan rupiah. Namun, jika kondisi eksternal tidak membaik, new policy mungkin perlu diimbangi dengan kebijakan moneter tambahan.
Analisis menunjukkan bahwa new policy juga memperkuat kinerja ekspor Indonesia, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dengan stabilitas fiskal yang lebih baik, daya beli masyarakat dan investor domestik meningkat, yang berpotensi meningkatkan volume transaksi di pasar ekspor. Meski demikian, faktor eksternal seperti harga minyak dan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra masih menjadi penentu utama. “New policy adalah langkah strategis, tetapi keberhasilannya bergantung pada koordinasi dengan kebijakan eksternal,” kata Myrdal.
“New policy diharapkan menjadi salah satu pilar dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan,” tegas Ibrahim Assuaibi.
Dengan adanya new policy, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih stabil, terutama pada kuartal kedua 2026. Data menunjukkan bahwa neraca perdagangan Juni 2026 bisa mencatat surplus hingga 436 juta dolar AS, yang menjadi indikator positif bagi penguatan rupiah. Namun, Myrdal memperingatkan bahwa kebijakan ini perlu diawasi secara ketat untuk menghindari fluktuasi yang berlebihan.
