Skip to content
Yellow Desk
Agustus 2, 2026
Kumparanbisnis

New Policy: S&P Pertahankan Rating BBB Indonesia, Purbaya Sebut Cerminan Disiplin Fiskal

Lisa Johnson - kabarnusantaraku.com 3 mins read

Peringkat S&P Tetap BBB, Menyambut New Policy Ekonomi Indonesia New Policy - Penilaian terbaru dari Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings memberi dampak

New Policy: S&P Pertahankan Rating BBB Indonesia, Purbaya Sebut Cerminan Disiplin Fiskal

Peringkat S&P Tetap BBB, Menyambut New Policy Ekonomi Indonesia

New Policy – Penilaian terbaru dari Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings memberi dampak positif pada kebijakan ekonomi baru Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional tersebut mempertahankan peringkat jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 untuk Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal dan mengelola pertumbuhan ekonomi secara stabil. New Policy yang diimplementasikan menjadi pendorong utama dalam menjaga keseimbangan makroekonomi, terlepas dari tantangan global seperti inflasi tinggi dan ketegangan geopolitik.

Kebijakan Fiskal sebagai Pilar Utama

Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa peringkat S&P mencerminkan disiplin fiskal yang terus dipertahankan oleh pemerintah. New Policy ini menekankan pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadi fondasi keberhasilan dalam mempertahankan peringkat investment grade. “Kebijakan ekonomi baru kita menunjukkan bahwa konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara tetap terjaga, meskipun lingkungan ekonomi global masih tidak pasti,” papar Purbaya, Senin (13/7).

“New Policy yang diterapkan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ruang fiskal melalui pengurangan biaya pembiayaan dan peningkatan penerimaan negara. Hal ini juga memperlihatkan upaya kolektif dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Penerimaan Negara

S&P mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen hingga dua atau tiga tahun ke depan. Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedangkan pada kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan mencapai 5,6 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan keberhasilan New Policy dalam menjaga konsistensi pertumbuhan, meski dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi dan kebijakan moneter yang dinamis.

Lebih lanjut, S&P mencatat bahwa penerimaan negara mengalami peningkatan signifikan. Semester I 2026 melihat pertumbuhan pendapatan sebesar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari efisiensi dalam pengelolaan kebijakan pajak dan optimalisasi sektor sumber daya alam, yang menjadi bagian dari New Policy untuk memperkuat daya saing ekonomi. Pendapatan per kapita juga diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar USD 5.200, menunjukkan dampak positif dari kebijakan tersebut.

Pengaruh New Policy pada Reformasi Struktural

Salah satu aspek penting dari New Policy adalah fokus pada reformasi struktural yang berdampak jangka panjang. S&P menilai bahwa komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan tata kelola sektor mineral dan energi, serta memperkuat hilirisasi industri, membantu meningkatkan nilai tambah domestik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas belanja pemerintah, tetapi juga menunjang ekspor yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi baru.

Dalam penilaiannya, S&P menyoroti peran Danantara dalam mengelola dana pemerintah secara lebih efisien. Pembiayaan yang diproyeksikan lebih stabil berkat New Policy, yang memberikan ruang untuk investasi jangka panjang dan pengurangan risiko utang. “Kepatuhan wajib pajak yang meningkat, kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin, dan peningkatan pendapatan negara menunjukkan bahwa New Policy berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelas Purbaya.

Koordinasi dengan Institusi Keuangan

Kepemimpinan S&P juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga keuangan lainnya. New Policy menekankan kerja sama ini untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, serta mengendalikan inflasi. Dengan langkah kolaboratif, pemerintah dapat memastikan nilai tukar rupiah tetap sehat, cadangan devisa memadai, dan likuiditas pasar tetap terjaga.

“Kemitraan antara BI, OJK, dan lembaga keuangan lainnya menjadi pendorong utama dalam mewujudkan New Policy. Kebijakan tersebut tidak hanya mencakup stabilitas makroekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor yang akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan,” kata Purbaya.

Perbandingan dengan Negara Lain dan Outlook Global

Peringkat BBB Indonesia menempatkan negara ini dalam kategori yang sama dengan sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India dan Brazil. Meski demikian, S&P mengungkapkan bahwa New Policy memberikan peningkatan kredibilitas dibandingkan negara-negara dengan peringkat yang lebih rendah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kinerja penerimaan negara yang baik, Indonesia dianggap sebagai pelaku yang memiliki potensi untuk menarik investasi asing.

Dalam jangka panjang, S&P berharap New Policy akan membantu Indonesia meraih peringkat yang lebih baik. “Peningkatan disiplin fiskal dan implementasi kebijakan struktural secara konsisten akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” kata Purbaya. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *