Perubahan Kepemimpinan di BI: Perry Warjiyo Resmi Mengundurkan Diri
Kabarnusantaraku.com – Perry Warjiyo Mundur Ini Deretan Kebijakan yang akan menjadi warisan penting bagi Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, secara resmi mengonfirmasi pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Pengumuman penting ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri para Anggota Dewan Gubernur BI di kantor pusat BI, Senin (27/7). Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur hingga adanya pengganti resmi yang akan ditetapkan.
Menurut penjelasan Destry, Perry telah menyerahkan surat pengunduran diri sejak dua hari sebelumnya. “Pengunduran diri saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026,” jelas Destry. Prasetyo Hadi menambahkan bahwa Perry sendiri yang menyampaikan surat tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers tersebut.
Konteks Ekonomi dan Masa Kepemimpinan Perry
Keputusan Perry mundur ini terjadi di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah saat ini kembali mendekati level Rp 18 ribu per dolar AS. Perry memimpin BI selama periode 2018 hingga 2026, meninggalkan berbagai kebijakan strategis yang memperkuat fondasi sistem pembayaran dan pasar keuangan nasional. Masa kepemimpinannya ditandai dengan transformasi digital yang signifikan dalam sektor perbankan dan keuangan Indonesia.
Warisan Kebijakan di Bidang Pembayaran Digital
Salah satu pencapaian paling signifikan selama masa jabatannya adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019. Sistem ini menyatukan berbagai kode QR dari penyedia jasa pembayaran ke dalam satu standar nasional, sehingga transaksi digital menjadi lebih mudah dan terintegrasi. BI kemudian memperluas penggunaan QRIS melalui QRIS Antarnegara, memungkinkan transaksi lintas batas dengan negara-negara mitra.
Dalam pengembangan infrastruktur pembayaran, BI meluncurkan BI-FAST. Sistem pembayaran ritel nasional ini memungkinkan transfer dana secara real-time selama 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, Perry mendorong penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 sebagai peta jalan digitalisasi sistem pembayaran nasional, yang juga menjadi landasan pengembangan mata uang digital bank sentral atau Rupiah Digital.
Kebijakan Stabilitas dan Kerjasama Regional
Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, BI memperkenalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter baru. Instrumen ini dirancang untuk memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menarik aliran modal asing. SRBI menjadi salah satu kebijakan penting Perry dalam diversifikasi instrumen moneter.
Perry juga memperluas implementasi Local Currency Settlement (LCS). Meskipun kerangka kerja sama LCS pertama kali diinisiasi pada Desember 2017 bersama bank sentral Malaysia dan Thailand, kebijakan tersebut diperluas secara signifikan sejak Perry menjabat sebagai Gubernur BI pada Mei 2018. Di bawah kepemimpinannya, LCS berkembang menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas negara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
