Tito Karnavian: Rp 31,1 Triliun Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Telah Disalurkan
Kabarnusantaraku.com – Tito – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Pulau Sumatra telah mencapai angka Rp 31,1 triliun. Jumlah ini merupakan bagian dari total alokasi sebesar Rp 39 triliun yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Tito setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di gedung Kementerian Keuangan pada hari Senin, tanggal 27 Juli.
Perencanaan Jangka Panjang untuk Sumatra
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam atau yang dikenal sebagai Renduk PRRP untuk wilayah Sumatra periode 2026 hingga 2028. Tito menjelaskan bahwa total anggaran untuk jangka waktu tiga tahun tersebut mencapai Rp 100,1 triliun, dengan Rp 39 triliun dialokasikan khusus untuk tahun berjalan.
“Tadi membahas mengenai masalah rencana induk bencana Sumatera (Renduk PRRP) periode 2026-2028, dalam 3 tahun anggarannya Rp 100,1 triliun, kalau di tahun ini anggarannya Rp 39 triliun,” kata Tito kepada wartawan.
Penyaluran Dana yang Sudah Berjalan
Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp 10,6 triliun pada awal tahun. Penyaluran ini mencakup beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Kepala Satgas, Tito menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk berbagai proyek infrastruktur.
“Ini yang saya genjot sebagai Kepala Satgas untuk bekerja dari anggaran yang sudah ada. Seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, sekolah, dan lain-lain. Untuk tahun ini anggarannya sebesar Rp 39 triliun lebih. Alhamdulillah sudah cair, ditransfer, di-approve oleh Menteri Keuangan,” ungkap Tito.
Distribusi Anggaran ke Kementerian dan Lembaga
Dari total Rp 39 triliun yang tersedia, Rp 31,1 triliun telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan disalurkan ke berbagai kementerian serta lembaga terkait. Berikut rincian alokasinya:
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima porsi terbesar sebesar Rp 21,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan sungai. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengalokasikan Rp 4,1 triliun untuk merehabilitasi 4.992 unit sekolah yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat Rp 2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerima Rp 562 miliar untuk rehabilitasi puskesmas, rumah sakit daerah, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya yang terdampak. Kementerian Sosial (Kemensos) juga memperoleh Rp 2,5 triliun untuk penyaluran bantuan sosial tambahan kepada masyarakat terdampak.
“Dari Rp 39 triliun anggaran tahun ini, sudah cair sampai Rp 31,1 triliun di beberapa instansi yang menurut saya penting,” kata dia.
Anggaran Tertunda Menunggu Persetujuan
Sisa anggaran masih menunggu persetujuan final dari Kementerian Keuangan. Tito meminta percepatan proses persetujuan bagi empat kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas dalam pemulihan bencana. Keempat instansi tersebut adalah Kementerian Pertanian yang membutuhkan Rp 2,6 triliun untuk rehabilitasi sawah dan lahan pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 1,5 triliun untuk pemulihan tambak udang yang rusak.
Kementerian Agama memerlukan Rp 4,8 triliun untuk merehabilitasi pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah. Sedangkan Kementerian UMKM membutuhkan Rp 600 miliar untuk memulihkan warung, kafe, dan usaha-usaha kecil yang terdampak bencana.
“Mohon di-approve, memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi, kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan di-transfer. Kalau sudah ditransfer maka kami nanti, saya sebagai Kepala Satgas nanti akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.
