Komisi IX Dorong Rotasi Koordinator Wilayah dan Kecamatan dalam Program MBG
Kabarnusantaraku.com – Badan Gizi Nasional (BGN) diminta Komisi IX DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran koordinator wilayah (Korwil) serta koordinator kecamatan (Korcam) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu rekomendasi utama adalah melakukan rotasi bagi para pengawas yang dinilai kurang optimal menjalankan tugas pengawasan.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menjelaskan bahwa evaluasi ini menjadi mendesak seiring masih banyaknya temuan masalah dalam operasional MBG. Mulai dari kasus dugaan keracunan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menyediakan menu sesuai dengan anggaran yang telah disalurkan.
Ya, memang harus ditutup! Tapi kan masih ada juga saya dengar keracunan, masih ada juga yang tidak memberikan menu sesuai harga yang sudah diterima, juga masih ada. Jadi saya minta kepada BGN, kami di Komisi IX minta agar Korwil-Korcam itu harus di-rolling. Harus di-rolling, karena apa? Karena selama ini, mohon maaf, kita tahu banyak yang mem-backup SPPG-SPPG yang tidak sesuai. SPPG-SPPG yang busuk dan nakal itu di-backup sama mereka.
Menurut Irma, langkah rotasi menjadi krusial untuk memutus rantai praktik yang diduga melindungi SPPG bermasalah. Pengawas di lapangan pun harus diberikan sanksi tegas apabila terbukti tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Untuk itu, yang begitu, yang nakal seperti itu, ya, harusnya ditindak tegas, kemudian dilakukan rolling-rolling supaya memutus mata rantai mereka untuk melakukan hanky-panky. Kita harus benar-benar sekarang mengawal MBG ini secara tegas, ya.
Irma menekankan bahwa program pemerintah ini memiliki manfaat besar bagi anak-anak Indonesia serta berkontribusi pada perkembangan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak seharusnya program yang sangat bermanfaat ini mengalami berbagai kendala.
Karena program pemerintah ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, juga bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Enggak boleh juga kemudian bermasalah. Sayang, ya. Sayang karena ini program bagus, betul-betul harus dikawal oleh pemerintah dan parlemen.
Tanggung Jawab Para Pengawas di Lapangan
Evaluasi terhadap Korcam dan Korwil tidak dapat ditunda lebih lama mengingat masih adanya pelanggaran yang lolos dari pengawasan. Irma mempertanyakan mengapa SPPG yang tidak sesuai ketentuan masih dapat beroperasi.
Oh, iya. Kan kita sudah sampaikan kepada BGN bahwa rolling, ya, rolling. Korcam, Korwil di-rolling. Ya, yang selama ini banyak SPPG-SPPG yang tidak sesuai, tapi kenapa masih bisa berjalan? Banyak SPPG-SPPG yang tidak memberikan menu sesuai yang ditetapkan, sesuai harga, kenapa masih bisa terjadi? Itu kan tanggung jawab Korcam, Korwil. Tanggung jawab Kepala SPPG juga. Kok masih bisa berjalan? Artinya mereka enggak kerja, itu aja poin saya. Maka saya minta mereka untuk dievaluasi, gitu.
Kepala SPPG, ahli gizi, hingga Korcam dan Korwil memiliki kewajiban untuk memastikan makanan yang tidak layak tidak terdistribusi kepada penerima manfaat. Irma menyoroti bahwa barang tidak semestinya keluar dari dapur jika kondisinya tidak memenuhi standar.
Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya kalau saja Kepala SPPG, ya, kemudian ahli gizi dan Korcam-Korwilnya bekerja sebagaimana yang dipersyaratkan, harusnya enggak terjadi. Barang yang, mohon maaf, ya, barang yang tidak semestinya keluar dari dapur, itu enggak boleh keluar dari dapur harusnya. Kan Kepala SPPG-nya harus tahu dong, ‘Ini barang enggak bagus nih,’ gitu. Sudah ada bau, kok bisa masih didistribusikan? Harusnya enggak boleh, gitu.
Personel yang ditempatkan BGN di setiap SPPG juga bertanggung jawab memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar sebelum dibagikan. Irma menjelaskan bahwa terdapat dua pihak yang harus bekerja sama dengan baik, yaitu pemerintah dan investor.
Nah, sekarang antara Kepala SPPG, ahli gizi, kemudian akuntan yang ditempatkan di SPPG itu, dia harus berada di pemerintah. Nah, sementara SPPG dan yang punya itu berada di sisi investor, kan gitu, ya. Jadi kedua belah pihak ini enggak boleh hanky-panky, gitu, ya. Kedua belah pihak ini harus bertanggung jawab.
Irma juga menyatakan kesetujuannya dengan Pak Sudar untuk melakukan evaluasi ketat terhadap SPPG, mengingat hal ini menyangkut penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan menu sesuai target pemerintah.
Jadi pekerja yang ditempatkan BGN itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dimasak oleh dapur SPPG. Kalau ada bau, kalau ada sesuatu yang enggak sesuai, enggak boleh keluar dong dari dapur, sehingga enggak kejadian. Jadi jangan sampai diterima sama penerima manfaat baru kemudian ribut. Enggak boleh, harusnya jangan keluar, enggak boleh keluar dari dapur kalau barang itu tidak sesuai. Kepala SPPG harus bertanggung jawab. Makanya saya sepakat dengan Pak Sudar, ya, untuk bisa melakukan evaluasi secara ketat kepada SPPG-SPPG, karena ini terkait dengan penerima manfaat yang seharusnya memang mendapatkan menu yang sesuai sebagaimana yang ditargetkan pemerintah.
Irma menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (28/7). Selain mengevaluasi Korwil dan Korcam, ia juga meminta BGN menertibkan berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
