Bimantoro Soroti Penahanan Febrie: Tegakkan Hukum Tanpa Keistimewaan
Proses Penahanan Tanpa Rompi dan Borgol
Kabarnusantaraku.com – Bimantoro Soroti Penahanan Febrie dengan memberikan respons tegas terkait prosedur penahanan yang dilakukan terhadap Febrie Adriansyah. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti fakta bahwa Febrie masuk ke dalam Rumah Tahanan KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol. Sebagai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie memang memiliki status hukum yang berbeda, namun menurut Bimantoro hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
Menurut Bimantoro, fokus utama seharusnya terletak pada substansi proses hukum itu sendiri, bukan pada atribut atau perlakuan fisik yang diberikan kepada tersangka. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu melihat konsistensi dalam penerapan aturan. Setiap individu yang berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang jabatan, kedudukan, atau latar belakang mereka. Penegakan hukum yang adil harus tercermin dari perlakuan yang sama rata kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.
Konsistensi dan Transparansi Hukum
Bimantoro menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi prosedur yang dijalankan. Ia menambahkan bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari diskriminasi. Masyarakat berhak mengetahui bahwa tidak ada standar ganda dalam penanganan perkara hukum di Indonesia.
Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahap penegakan hukum. Bimantoro juga meminta seluruh aparat untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Komisi III DPR RI, melalui Bimantoro, menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penegakan hukum. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan. Ia mengingatkan agar persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana jangan sampai mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.
Bimantoro Soroti Penahanan Febrie juga menyisipkan pesan bahwa profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara harus selalu dikedepankan. Setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
