Deddy Soroti Maling Ayam di Tabanan, Tantang Mendagri
Kabarnusantaraku.com – Kasus Deddy Soroti Maling Ayam di Tabanan kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi II DPR menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis, 30 Juli. Rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini membahas berbagai isu krusial, termasuk maraknya aksi main hakim sendiri yang mengancam keselamatan warga. Deddy Sitorus, sebagai anggota komisi, menyampaikan keprihatinannya secara tegas terkait penanganan kasus-kasus tersebut.
Video Pengeroyokan di Tabanan Mengguncang Publik
Deddy memutar rekaman video yang menampilkan beberapa kasus pengeroyokan di berbagai daerah. Salah satu tayangan yang paling menarik perhatian adalah mengenai seorang pria yang kehilangan nyawa setelah dikeroyok massa di Tabanan, Bali. Pria tersebut dituduh mencuri seekor ayam dan akhirnya tewas dalam penganiayaan berjam-jam.
“Ini di Tabanan. Kabarnya Bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” tutur Deddy.
Menurut anggota DPR tersebut, negara dan pemerintah daerah tidak boleh bersikap acuh terhadap keselamatan rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan respons cepat ketika terjadi aksi main hakim sendiri di wilayahnya.
“Negara ini didirikan dengan dua, ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?” kata Deddy.
Deddy juga menyoroti fakta bahwa selama penganiayaan berlangsung hingga korban meninggal, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di lokasi kejadian. Ia menilai hal ini menunjukkan kegagalan negara dan pemerintah daerah dalam melindungi warganya.
Mendagri Menjawab dengan Pertanyaan
Merespons pernyataan Deddy, Mendagri Tito Karnavian langsung menyinggung sosok kepala daerah di Tabanan. Ia mempertanyakan kepada Deddy dari partai politik mana asal bupati Tabanan saat ini.
“Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy,” katanya.
“Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” tambah Tito.
Klarifikasi dan Apresiasi dari Deddy
I Komang Gede Sanjaya, Bupati Tabanan, ternyata merupakan politikus dari PDIP, partai yang sama dengan Deddy. Mendagri sempat menyindir hal ini dengan pertanyaan lucu mengenai afiliasi partai.
Deddy kemudian memberikan klarifikasi bahwa pemerintah Kabupaten Tabanan justru bergerak cepat setelah peristiwa tersebut terjadi. Mereka memberikan santunan kepada keluarga korban dan menjamin pendidikan anak korban.
“Izin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu Bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu seperti Sinjai dan segala macam itu Pak,” ujar Deddy.
Tito mengapresiasi langkah pascakejadian yang dilakukan oleh pemerintah Tabanan. Namun, menurutnya kepala daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pasca kejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian,” kata Tito.
Deddy pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Tujuannya agar kejadian pengeroyokan serupa dapat dicegah di berbagai daerah.
“Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja,” jelas Deddy.
Deddy juga mempertanyakan mengapa ketika terjadi demo atau penggusuran, aparat keamanan ribuan orang bisa segera hadir, namun ketika keselamatan rakyat terancam, tidak ada yang kelihatan. Ia berharap kepala daerah dapat menjadi simpul utama dalam menjaga keamanan warganya.
