Kabarnusantaraku.com – “`html
Hasto Bicara PDIP Jadi Partai Penyeimbang: Tidak Ada Check and Balances dalam Demokrasi Indonesia
Peringatan tiga dekade peristiwa Kudatuli di Jakarta Pusat menjadi momen penting bagi PDI Perjuangan untuk merefleksikan kondisi demokrasi nasional. Acara yang diselenggarakan di Kantor DPP PDIP pada Jalan Diponegoro, Minggu (26/7), menghadirkan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto sebagai pembicara utama. Dalam kesempatan tersebut, Hasto Bicara PDIP Jadi Partai Penyeimbang dengan menjelaskan posisi strategis partai di tengah melemahnya mekanisme check and balances.
Kudatuli dan Tantangan Demokrasi Indonesia
Dalam sambutannya, Hasto menyoroti fenomena melemahnya mekanisme check and balances sebagai salah satu indikator kemunduran sistem demokrasi. Kondisi ini menurutnya menjadi landasan bagi PDIP untuk mengambil posisi strategis sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Peristiwa Kudatuli menjadi pengingat bahwa demokrasi bisa mati secara bertahap melalui proses yang legal dan menggunakan institusi yang sah.
Empat Tanda Kemunduran Demokrasi
Hasto mengutip analisis cendekiawan Sukidi yang menyatakan bahwa demokrasi modern tidak selalu berakhir melalui kudeta militer. Sebaliknya, demokrasi bisa mati secara bertahap melalui proses yang legal dan menggunakan institusi yang sah.
“Kematian demokrasi terjadi secara bertahap, legal dan menggunakan institusi demokrasi yang sah,” jelas Hasto.
Menurutnya, terdapat empat indikator utama yang menandai kemunduran demokrasi Indonesia. Pertama adalah kehancuran supremasi hukum yang saat ini sedang berlangsung. Indikator kedua berkaitan dengan hilangnya fungsi penyeimbang dalam sistem politik. Hasto menjelaskan bahwa kondisi inilah yang mendorong PDIP menjalankan peran sebagai partai penyeimbang.
“Kedua, lemahnya penyeimbang dan tiadanya check and balances dalam kehidupan politik nyata. Jadi PDI Perjuangan ini partai penyeimbang, Ibu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sudah mengirimkan surat, memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi sebagai partai penyeimbang secara ideologis, konstitusional dan mekanisme bekerjanya,” ungkapnya.
Indikator ketiga menyoroti perubahan regulasi yang dinilai hanya menguntungkan penguasa. Hasto menyebut istilah autocratic legalism yang dikemukakan oleh Prof. Zainal Arifin Mochtar dari UGM serta ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. Sementara itu, indikator keempat adalah menyusutnya ruang kebebasan sipil. Hasto mencatat bahwa hilangnya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul telah terbukti secara empiris.
Momentum Memperkuat Gerakan Pro-Demokrasi
Berkaca dari kondisi tersebut, Hasto menekankan bahwa peringatan Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah. Peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Menurut Hasto, masyarakat perlu menyatukan diri dengan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan seluruh kelompok pro-demokrasi guna menyelamatkan demokrasi.
Beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi perjuangan supremasi hukum, kebebasan pers, serta tersedianya ruang ekspresi bagi kelompok kritis. Selain itu, lembaga legislatif dan eksekutif juga perlu didorong agar steril dari intervensi kekuasaan. Hasto juga menilai arah kebijakan negara harus diubah agar lebih berpihak pada keadilan.
Perubahan struktural menuju keadilan diperlukan dalam bidang ekonomi, hukum, dan politik. Politik moral dan keteladanan politik harus selalu dikedepankan. Dalam konteks ini, Hasto Bicara PDIP Jadi Partai yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.
Empat Prinsip Menghadapi Otoritarianisme
Hasto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat memperjuangkan demokrasi dengan berpegang pada nilai-nilai yang disebut Megawati sebagai fondasi perjuangan.
“Marilah kita bergandengan tangan dan terus memegang harapan. Kudatuli dan berbagai wajah otoritarianisme yang melanda pada masa Orde Baru meskipun pengaruhnya tidak memudar sampai hari ini dan bahkan muncul kembali, harus dihadapi dengan empat prinsip yang digambarkan oleh Ibu Mega, keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran yang bersatu menjadi kebenaran, Satyam Eva Jayate,” ungkap Hasto.
Bagi Hasto, perjuangan tersebut merupakan bagian dari panggilan kebangsaan untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Indonesia Raya terus memanggil anak-anak bangsa untuk berani berjuang bagi kebenaran, kemanusiaan dan keadilan,” katanya.
Hasto kemudian menyinggung pentingnya memahami sejarah bangsa sebagai fondasi menjaga demokrasi. Ia mempertanyakan mengapa berbagai peristiwa kekerasan atas nama negara sering terjadi. Menurutnya, hal ini terjadi karena kita sering kali melupakan sejarah yang benar. Kita melupakan makna Pancasila dalam narasi pembebasan, spirit pembebasan yang digali oleh Bung Karno dari penderitaan rakyat Marhaen.
Dengan demikian, Hasto Bicara PDIP Jadi Partai Penyeimbang bukan hanya sebagai pernyataan politik, tetapi juga sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi Indonesia dari kemunduran. Peringatan Kudatuli menjadi pengingat bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu.
“`
