Mendagri Tito: Pengembangan Perumahan Rakyat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Latest Program – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa program perumahan rakyat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memastikan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, ia menjelaskan bahwa program ini juga mampu memicu aktivitas usaha di berbagai sektor.
“Jika perumahan dikelola secara efektif, masalah kemiskinan dan kesulitan ekonomi masyarakat bisa segera teratasi, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis,”
katanya dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
Kesenjangan Hunian dan Upaya Pemimpin
Mendagri mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia masih belum terpenuhi secara merata. Tantangan ini berakar pada ketimpangan antara permintaan akan hunian dan jumlah tempat tinggal yang layak. Dalam rangka mempercepat penyelesaian, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk fokus pada penyelesaian masalah tersebut. Ia menekankan bahwa partisipasi pemerintah daerah (Pemda) sangat penting, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Menurut Mendagri, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidak cukup. Untuk itu, dia mengajak Pemda memberikan dukungan melalui percepatan dan penyederhanaan proses perizinan. Langkah ini, di antaranya, melibatkan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, Pemda juga disarankan untuk membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tantangan di Papua dan Solusi Praktik Baik
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengkritik keterlambatan beberapa daerah di Tanah Papua dalam mengeluarkan PBG bagi MBR. Hal ini, menurutnya, menghambat akses masyarakat terhadap hunian yang memadai. Ia juga menyebut jumlah MPP di wilayah Papua masih terbatas. Untuk memperbaikinya, dia menyarankan daerah yang belum memiliki MPP mempelajari model efektif yang diterapkan di Kabupaten Badung dan Gianyar.
“Di Badung dan Gianyar, layanan publik seperti SIM, paspor, dan imigrasi diurus secara efisien tanpa mengorbankan kualitas. Semua pihak bekerja dengan pakaian biasa, namun hasilnya lebih cepat dan maksimal,”
tegas Mendagri.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, serta Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty. Hadir pula sejumlah pejabat terkait lainnya yang mendukung kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat program perumahan rakyat.
