Nasaruddin Umar: Arah Kebijakan Pemerintah dan MUI Tentang LGBTQ Sejalan
Kabarnusantaraku.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu LGBTQ memiliki kesamaan dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta umat beragama lainnya. Hal ini terlihat jelas dari adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang secara resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter bagi negara.
Saat menutup Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) MUI yang berlangsung di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (26/7), Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya regulasi tersebut.
“Bahkan Bapak Presiden juga belum lama ini menetapkan, menerbitkan Perpres yang sangat terkenal, Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029,” kata Nasaruddin.
Ancam Nonmiliter dalam Perpres Terbaru
Nasaruddin Umar kemudian menguraikan beberapa poin penting yang termuat dalam peraturan presiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah ancaman nonmiliter yang secara eksplisit disebutkan dalam beleid ini.
“Apa intinya? Yang menyebutkan beberapa ancaman pertahanan non militer. Antara lain penyebaran paham ateisme, itu eksplisit disebutkan. Lunturnya nasionalisme, cinta tanah air, judi daring, perang informasi serta penyebaran budaya LGBTQ, dan sebagainya. Itu eksplisit disebutkan,” ujarnya.
Menurut Menag, substansi Perpres ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian yang sama dengan MUI yang saat ini sedang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait LGBTQ. Kesamaan perhatian ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun negara bangsa yang dihormati.
“Concern pemerintah sama dengan concern Majelis Ulama dan umat beragama yang lain. Dengan demikian, kita sudah mengarah pada satu jalan yang sama untuk membangun sebuah negara bangsa yang sangat disegani,” kata Nasaruddin.
Indonesia sebagai Negara Hukum
Setelah menyelesaikan acara, Nasaruddin Umar menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran atau penyimpangan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan main hakim sendiri.
“Iya. Semuanya ada aturannya ya, semua ada aturannya. Kita konsisten terhadap aturan yang telah disepakati. Ya. Jadi, saya mengimbau, mari kita semuanya semua pihak ya bekerja sesuai dengan koridor hukum yang telah ada. Negara kita negara hukum, ya,” ujar Nasaruddin.
“Kalau ada pelanggaran penyimpangan-penyimpangan, kita selesaikan secara hukum dan jangan kita main hakim sendiri ya. Karena itu bukan negara hukum lagi namanya,” lanjutnya.
Selain itu, Menag juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender. Ia menekankan bahwa selama pendapat atau tindakan dilakukan secara terbuka dan tidak melanggar hukum, pemerintah akan memberikan apresiasi.
“Tapi, alhamdulillah Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia, ya, dan juga Indonesia ini sangat menghargai kesetaraan gender, Indonesia juga sangat menghargai pendapat-pendapat siapapun juga, ya. Sepanjang itu kita lakukan secara terbuka dan tidak melanggar hukum, pasti semua pihak, termasuk pemerintah akan memberikan apresiasi,” kata dia.
Kebijakan Pemerintah Berpihak kepada Masyarakat
Nasaruddin Umar juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok kurang mampu. Ia menyebutkan beberapa program unggulan seperti hilirisasi, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan perkampungan nelayan, pembangunan hingga 2 juta unit rumah, Koperasi Merah Putih, redistribusi lahan kepada masyarakat, hingga perluasan program beasiswa LPDP.
Menurutnya, kelompok yang paling banyak merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah masyarakat luas, termasuk umat Islam. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks hilirisasi, umat Islam merupakan pihak yang paling banyak berada di hilir. Begitu pula dengan Sekolah Rakyat yang serba gratis, umat Islam akan menjadi penikmat utamanya.
Nasaruddin Umar kemudian menyinggung program Sekolah Garuda yang memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ia juga menyebutkan pembangunan perkampungan nelayan, pembangunan dua juta unit rumah, hingga Koperasi Merah Putih yang menyasar masyarakat desa.
“Bahkan sekarang ini, pemerintah akan membangun perkampungan nelayan, bahkan sampai 2 juta unit rumah, siapa yang akan jadi penikmat terhadap kebijakan itu? Ya, kemudian juga Koperasi Merah Putih yang akan menyusul menyusul ke pedesaan-pedesaan. Siapa yang menghuni pedesaan, adalah orang-orang miskin banyak dan tentu yang akan banyak menikmati itu nanti adalah siapa kalau bukan umat kita,” katanya.
Selain itu, Nasaruddin mengatakan dana beasiswa LPDP juga terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat.
Dengan kesamaan arah antara pemerintah dan MUI, Nasaruddin Umar berharap Indonesia dapat menjadi bangsa yang menciptakan contoh bahwa negara berpenduduk mayoritas muslim bisa kompetitif dengan negara-negara besar lainnya di tingkat internasional.
“Dan dengan demikian, insyaallah kita berharap mudah-mudahan bangsa kita nanti ini akan menjadi bangsa yang bisa menciptakan suatu contoh bahwa masih ada negara yang berpenduduk mayoritas muslim bisa kompetitif dengan negara-negara yang besar lainnya,” tuturnya.
