IESR Dorong Program PLTS 100 GW Sebagai Misi Nasional
Kabarnusantaraku.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan respons positif terhadap percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) yang digagas Presiden Prabowo. Menurut lembaga tersebut, penetapan status nasional menjadi langkah krusial agar target tercapai tepat waktu. Fabby Tumiwa, selaku Chief Executive Officer IESR, menekankan bahwa durasi pelaksanaan program ini terbilang sangat singkat. Dengan pengalaman negara tetangga sebagai referensi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi energi terbarukan yang ambisius.
Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian pembangunan PLTS 100 GW dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Fabby menjelaskan bahwa transformasi program menjadi misi nasional, bukan sekadar inisiatif kementerian, diperlukan untuk mempercepat implementasi. Langkah ini akan memastikan adanya koordinasi yang lebih baik antar berbagai pemangku kepentingan dalam negeri.
Untuk bisa melaksanakan dengan cepat, itu kita harus menjadikan program ini sebagai program nasional, bukan program kementerian, dan dikelola sebagai sebuah misi nasional.
Model India sebagai Referensi
Fabby menyoroti keberhasilan India dalam mengembangkan energi surya melalui National Solar Mission. Pengalaman negara tersebut menunjukkan bahwa pendekatan nasional mampu mengakselerasi pertumbuhan kapasitas PLTS secara signifikan. India berhasil meningkatkan kapasitas dari kurang dari 2 GW pada tahun 2010 menjadi lebih dari 160 GW pada 2024. Pencapaian ini terjadi dalam jangka waktu sekitar satu dekade. Metode serupa diyakini dapat diterapkan di Indonesia untuk mengejar target pembangunan yang ambisius.
Saya senang dengan India, India itu, mereka punya namanya National Solar Mission, misi solar nasional, sehingga nggak heran, India hari ini PLTS-nya, lebih dari 160 GW. Mereka dalam waktu 10 tahun, bisa menaikkan hanya kurang dari 2 GW pada 2010 lalu mereka bisa naikkan jadi 100 GW dalam waktu kurang lebih sampai 2024.
Skema Multi-Jalur dan Project Management Office
Untuk mendistribusikan beban pembangunan, IESR mengusulkan penerapan skema multi-jalur dan multifinance. Pendekatan ini bertujuan agar PT PLN (Persero) tidak menjadi satu-satunya pihak yang menanggung tanggung jawab konstruksi PLTS 100 GW. Fabby juga merekomendasikan pembentukan project management office (PMO). Keberadaan PMO diharapkan dapat memastikan koordinasi yang fokus dan memiliki struktur khusus untuk mengelola berbagai proyek yang melibatkan PLN, sektor industri, serta komunitas masyarakat.
Karena ini kan, terdiri dari banyak proyek gitu. Ada proyek yang dikerjakan oleh PLN, ada proyek yang dikerjakan oleh industri, ada proyek yang dikerjakan oleh masyarakat, komunitas, ada kementerian yang ngurus izin, macam-macam, pembiayaan. Nah PMO ini yang menurut saya sehari-hari memang melototin proyeknya.
Relaksasi Kuota PLTS Atap dan Transisi PLTU
Salah satu usulan penting lainnya adalah penghapusan batasan kuota untuk pemasangan PLTS atap. Potensi pengembangan energi surya atap di Indonesia dinilai sangat besar. Selain itu, IESR mendorong agar lima persen daya listrik dari PLTU yang beroperasi saat ini dialihkan ke sistem berbasis PLTS. Kami juga mendorong adanya percepatan PLTS atap dan ini membutuhkan relaksasi dari kebijakan hari ini, terkait kuota tadi. Jadi kita usulkan kuota itu diperbesar dan kembalikan skema net metering untuk rumah tangga dan usaha kecil, tapi industri boleh pasang, jangan lagi kuota-kuota. Kita lihat potensi PLTS atap sampai 2030 bisa lah sampai 18-23 GW.
Tujuh Tantangan yang Perlu Diatasi
Fabby mengidentifikasi tujuh hambatan utama yang harus diselesaikan agar target 100 GW PLTS dapat tercapai dalam tiga tahun. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan proyek bankable, kebutuhan modernisasi jaringan transmisi, konflik ego sektoral antar lembaga, kompleksitas proses perizinan lahan, ketidakstabilan kebijakan, serta belum adanya mekanisme pendanaan yang optimal. Kuncinya bisa nggak membangun 100 GW bisa nggak dalam waktu 3 tahun? Ya bisa kalau hambatan-hambatan ini, tantangan-tantangan ini diatasi.
Isu alokasi lahan juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah diminta mengidentifikasi kebutuhan lahan yang tidak hanya untuk PLTS, tetapi juga untuk program perumahan rakyat sebanyak tiga juta unit hingga 2029 serta program pangan energi. Koordinasi penggunaan lahan pemerintah menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang PLTS 100 GW
Apa itu PLTS 100 GW dan mengapa menjadi misi nasional? PLTS 100 GW adalah program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas total 100 gigawatt. Program ini ditetapkan sebagai misi nasional untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dan percepatan implementasi di seluruh Indonesia.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program PLTS 100 GW? Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian pembangunan PLTS 100 GW dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Namun, IESR juga menyebutkan bahwa target ini bisa dicapai dalam tiga tahun jika semua tantangan dapat diatasi.
Apa saja tujuh tantangan utama dalam program PLTS 100 GW? Tujuh tantangan tersebut meliputi: keterbatasan proyek bankable, kebutuhan modernisasi jaringan transmisi, konflik ego sektoral antar lembaga, kompleksitas proses perizinan lahan, ketidakstabilan kebijakan, belum adanya mekanisme pendanaan yang optimal, dan isu alokasi lahan.
Bagaimana peran India dalam memberikan inspirasi untuk program PLTS Indonesia? India berhasil meningkatkan kapasitas PLTS dari kurang dari 2 GW pada tahun 2010 menjadi lebih dari 160 GW pada 2024 melalui National Solar Mission. Pengalaman ini menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan energi surya secara nasional.
Apa usulan IESR terkait kuota PLTS atap? IESR mengusulkan penghapusan batasan kuota untuk pemasangan PLTS atap dan pengembalian skema net metering untuk rumah tangga dan usaha kecil. Potensi pengembangan energi surya atap di Indonesia dinilai sangat besar, dengan estimasi mencapai 18-23 GW hingga 2030.
