Negara Raup Rp 20,9 Miliar dari Lelang Batu Bara Sitaan

Pendapatan Negara Meningkat Lewat Lelang Batu Bara Sitaan di Kalimantan Timur

Kabarnusantaraku.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat perolehan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 20.976.670.000. Angka ini berasal dari pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) yang melibatkan komoditas batubara. Komoditas tersebut merupakan hasil dari proses penegakan hukum yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur.

Proses lelang diorganisir oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda. Seluruh tahapan dilakukan melalui platform digital lelang.go.id. Pada tanggal 8 Juli 2026, PT Wisesa Janitra Sejahtera resmi ditetapkan sebagai pihak yang memenangkan penawaran tersebut.

Komitmen Penegakan Hukum yang Berkelanjutan

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menyampaikan bahwa kesuksesan lelang ini mencerminkan komitmen institusionalnya. Menurutnya, setiap hasil penegakan hukum harus memberikan nilai tambah bagi negara.

“Keberhasilan lelang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak berhenti pada proses penindakan. Kami memastikan setiap hasil penegakan hukum dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP,” ujar Jeffri dalam keterangan resmi, Kamis (6/8).

Objek yang dilelang terdiri dari satu paket komoditas batubara dengan berat total sekitar 76.742 metrik ton (MT). Material tersebut tersebar di 11 titik stockpile yang berlokasi di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemenang lelang memiliki batas waktu maksimal 60 hari kalender. Batas akhir tersebut jatuh pada 10 September 2026. Selama periode tersebut, pemenang harus menyelesaikan kegiatan pembongkaran, pemuatan, serta pengangkutan batubara dari semua lokasi penyimpanan.

Pengawasan Hingga Proses Selesai

Jeffri menegaskan bahwa Ditjen Gakkum ESDM akan memantau seluruh tahapan setelah lelang berakhir. Pemantauan ini berlangsung hingga proses pengeluaran batubara benar-benar selesai dilaksanakan.

“Proses lelang bukanlah akhir dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pengeluaran batubara dari seluruh lokasi stockpile berjalan tertib, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pelaksanaan lelang BDN ini didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 162.K/HK.02/MEM.H/2026. Selain itu, dalam menjalankan evakuasi batu bara, Ditjen Gakkum ESDM juga menjalin koordinasi intensif dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Kerja sama ini juga melibatkan aparat penegak hukum di tingkat daerah untuk memastikan kelancaran seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku.